Pandemi COVID-19 sudah berjalan lebih dari satu tahun lamanya menghantam semua negara di dunia, tanpa kecuali Indonesia. Pandemi ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap seluruh keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya sektor pariwisata. Berdasarkan data BPS (2021), jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara telah mengalami penurunan. Pada periode Januari – April 2021 wisatawan mancanegara Indonesia mengalami penurunan sebesar 81,78 % dibanding dengan jumlah kunjungan pada periode yang sama di tahun 2020. Wisatawan lokal pun mengalami penurunan sebesar 61%.

Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini, dimana pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam menyumbang pendapatan negara. Kerugian negara dibidang pariwisata akibat COVID-19 ini diperkirakan lebih dari 10 Triliun pada tahun 2020. Tak khayal, apabila masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata ini pun juga semakin terpuruk. Salah satu sektor yang juga tidak luput dari imbas COVID-19 ini adalah sektor perhubungan, khusus nya perhubungan udara. Sebagai salah satu moda transportasi utama bagi wisatawan mancanegara, perhubungan udara pun pada akhirnya tidak bisa mengelak dari dampak COVID-19. Sejak pandemi, semua akomodasi penerbangan sempat ditutup pada bulan April 2020, meski dibuka dan dilonggarkan dua bulan setelahnya. Hal tersebut tidak serta merta menjadikan perhubungan udara kembali normal.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 menjadikan semua maskapai mengalami pengurangan jumlah penumpang. Kebijakan ketat yang mengharuskan uji COVID-19 sebagai persyaratan penerbangan dianggap ribet karena harganya tidak murah bagi sebagian kalangan. Ini menjadikan akomodasi penerbangan ditinggalkan pelanggannya.

Pelonggaran kebijakan di bidang pariwisata oleh pemerintah, discount hotel, promosi destinasi wisata maupun discount tiket penerbangan oleh maskapai penerbangan pun dalam hal ini dianggap belum mampu mendongkrak gairah wisata masyarakat. Selain memang karena keterbatasan pendapatan, masyarakat dianggap masih takut terhadap penyebaran virus COVID-19. Lonjakan kasus dan tingginya angka kematian akibat COVID-19 di pertengahan Juli 2021 semakin membuat masyarakat enggan melakukan kunjungan ke tempat wisata. 

Adanya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membatasi mobilitas masyarakat ini, membuat pelaku usaha di sektor pariwisata pun kembali terpuruk untuk kesekian kalinya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kesiapan pelaku usaha wisata dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pada akhirnya menjadi tantangan sendiri saat ini. Di satu sisi, lonjakan kasus aktif dan bertambahnya jumlah korban meninggal akibat COVID-19 membuat Indonesia menduduki peringkat 3 tertinggi di dunia. 

Hal ini menjadikan beberapa negara melarang Warga Negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke wilayahnya. Tercatat sebanyak 10 negara yaitu, Filiphina, Singapura, Uni Emirat Arab, Hongkong, Arab Saudi, Oman, Negara Eropa dengan Visa Schengen, Jepang, Taiwan dan Bahrain. Tidak menutup kemungkinan negara-negara yang melarang WNI masuk akan bertambah apabila COVID-19 di Indonesia tidak bisa dikendalikan dengan baik. Kebijakan ini memiliki dampak yang kurang bagus karena mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia, tentu saja karena banyak aktivitas bisnis yang akan tertunda karena kebijakan ini. Apalagi untuk urusan pariwisata, hantaman COVID-19 ini bisa saja menghancurkan pariwisata Indonesia apabila tidak ada inovasi dan kebijakan yang berkelanjutan dari pemerintah.

Dalam hal ini program vaksinasi yang diusung pemerintah menjadi satu-satunya harapan bagi semua sektor industri, namun program percepatan vaksinasi ini masih dianggap kurang memadai. Dilihat omg сайт dari sisi jumlah vaksin yang tersedia pun masih terbatas, opini tentang ketidak efektifan vaksin pemerintah pun menjadi penghambat program tersebut. Sehingga muncul tren mencari vaksin di negara orang karena masyarakat lebih percaya negara lain dibanding negara sendiri untuk saat ini. 

Jika melihat dari pencapaian program vaksinasi tahap pertama, hanya tiga provinsi yang capaiannya di atas 50 %, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau. Sedangkan untuk vaksinasi dosis ke dua, pencapaian keseluruhan provinsi di Indonesia belum mencapai 50 %, sehingga masih jauh dari harapan. Dalam hal ini peran pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk dapat segera melakukan percepatan program vaksinasi massal agar semua sektor industri sedikit bisa bernafas. Meski akan ada tantangan lagi ke depannya, namun vaksinasi merupakan langkah terbaik saat ini yang bisa dilakukan, tidak hanya untuk memperbaiki kesehatan namun juga perekonomian masyarakat.

Webinar ini ditujukan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari segenap pemangku kepentingan dalam menghadapi COVID-19, khususnya dalam melihat prospek ke depan pada sektor pariwisara (tourism) dan perjalanan (travel) di Indonesia pasca program vaksinasi. 

Webinar tersebut akan dilaksanakan pada

Hari, Tanggal    : Rabu, 25 Agustus 2021

Pukul                  : 13.00 – 14.30 WIB

melalui platform Zoom Meeting

Narasumber :

• Dr. H. Sandiaga Salahudin Uno, B.A.A, M.A.A (Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Republik Indonesia)
• Dr. H. Teuku Faizasyah, M.Si (Direktur Jenderal Informasi & Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia)
• Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A (Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta)
• H. Ansar Ahmad, S.E., M.M (Gubernur Provinsi Kepulauan Riau)
• H. Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI – Fraksi PKB)
• Gumilar Ekalaya (Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta)
• Andi Yuwono (Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia)
• Kawendra Lukistian (Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif)

Moderator : Chaca Annisa (News Anchor TV ONE)

 

Untuk registrasi peserta dapat dilakukan melalui https://forms.gle/yuE78JjJ5HcgruPPA